Hutan Adat (HA) Biang Sari di Desa Pengasi Baru, ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kerinci Nomor 660/Kep 340/2018 tentang Penetapan Hutan Hak Adat Biang Sari Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Keputusan Bupati Kerinci tersebut juga diperkuat dengan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia dengan No: SK.3024/MENLHKPSKL/PKTHA/PSL.1/2019 terkait pemberian izin perhutanan sosial yang berlaku selama 35 tahun. Luas areal Hutan Adat Biang Sari sebesar 183 Ha yang terbagi atas Zona Lindung dan Zona Pemanfaatan. Hutan Adat Biang Sari dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Adat (LPHA) Biang Sari.
Proses inisiasi awal hutan adat oleh masyarakat diusulkan pada tahun 2014, didampingi oleh Walestra dan didukung oleh proyek FFI Merangin, mengusulkan SK penetapan kawasan Hutan Adat Biang Sari. Setelah melalui proses yang cukup panjang, hutan Adat Biang Sari, Desa Pengasih Baru, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci mendapatkan SK Bupati Kerinci pada tanggal 25 Mei 2018 dengan SK No: 660/Kep. 340/2018. Sasaran dari program kompensasi ini adalah untuk mengembangkan perhutanan sosial sebagai skema yang efektif dan berkelanjutan dalam konservasi dan peningkatan mata pencaharian. Diperlukan dua tujuan khusus dalam mencapai sasaran ini, yaitu:
Keluaran dari program ini adalah:
Tim Patroli KPHA Biang Sari bersama Tim CFES melakukan patroli dan monitoring rutin pada 21 Juli 2023 di Hutan Adat sebagai bagian dari upaya mencegah adanya aktivitas – aktivitas illegal seperti perambahan liar, illegal loging, penambangan liar, kebakaran hutan, perburuan
Pada tanggal 20 Juli 2023, CFES telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP) di Kantor Balai Desa Pengasi Baru, Kec. Bukit Kerman, Kab. Kerinci, Jambi yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di Hutan Adat Biang Sari yaitu
